Herman Hofi Puji Wali Kota Pontianak Selesaikan Sengketa Tanah

Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, atas komitmen dan langkah nyata yang diambil dalam menyelesaikan persoalan sengketa pertanahan di Kota Pontianak.

Sebagai warga kota, Dr. Herman menilai kepala daerah tersebut mampu memahami dan menanggapi persoalan krusial yang dihadapi masyarakat.

Menurut Dr. Herman, inisiatif Wali Kota Pontianak turun langsung memediasi kasus-kasus sensitif, seperti sengketa pertanahan di Jalan Aloevera, menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) pada penyelesaian masalah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. “Pendekatan ini penting demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Dr. Herman. Selasa, 14 Oktober 2025

Salah satu langkah strategis yang dinilai visioner adalah rencana pembentukan Tim Khusus bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak untuk membenahi masalah pertanahan secara menyeluruh.

Program ini tidak hanya menangani kasus per kasus, tetapi bertujuan menciptakan sistem pertanahan yang tertib, minim sengketa, dan akuntabel.

“Langkah ini menempatkan Wali Kota Pontianak sebagai pemimpin daerah yang proaktif dan memiliki program terstruktur dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Program ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga,” tambah Dr. Herman.

Ia berharap, upaya ini berjalan lancar dan menjadi model sukses bagi daerah lain di Kalbar yang saat ini masuk zona merah persoalan pertanahan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sengketa yang terselesaikan, tetapi juga dari semangat transformasi kebijakan yang menempatkan keadilan dan hak warga sebagai prioritas. Program pertanahan yang sedang digagas Pemkot Pontianak menjadi terobosan penting yang diyakini akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan publik.

“Ini bukti kemampuan pemerintah mendeteksi persoalan krusial dan menindaklanjutinya secara strategis,” kata Dr. Herman.

Dengan langkah nyata dan pendekatan yang transparan, Pontianak diharapkan menjadi contoh pengelolaan pertanahan yang modern, adil, dan berpihak pada rakyat.

Wali Kota Pontianak, sengketa pertanahan Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Tim Khusus BPN, kepastian hukum Kalbar, program pertanahan Pontianak